Membaca Pola Kemiskinan Sebagai Analisa Untuk Pemberdayaan

MEMBACA POLA KEMISKINAN

SUATU ANALISA MENUJU PEMBERDAYAAN

Oleh : Rizki Aji Hertantyo

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena tersendiri bagi kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari. Diantara himpitan kesulitan kehidupan yang lain, kemiskinan merupakan problema utama yang harus dan setidaknya segera menjadi agenda utama yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah Indonesia. Tak dipungkiri bahwa sinergi diantara kedua pihak antara rakyat dan pemerintah harus berjalan dengan harmonis dan feed back ( timbal balik ) yang sempurna juga dalam proses pengentasan permasalahannya.

Membicarakan profil masyarakat Indonesia pastilah tidak terlepas dari menyoroti masalah kemiskinan yang telah menjadikannya sebagai aspek paling dominant masyarakat di Indonesia. Dapat dibayangkan bahwa di satu propinsi yang sedang berbenah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan sekalipun, pada tahun 2004 di Jakarta memiliki data terdapat 370.898 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta, dan terdapat 91.468 jumlah keluarga miskin di DKI Jakarta yang merupakan ibukota provinsi.[1] Sehingga dapat dibayangkan bagaimana dengan penduduk di kota lainnya yang terlihat ‘kurang mendapat perhatian’ dari pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat.

Mengurai benang penyebab kemiskinan

Secara garis besar terdapat pembagian mengenai masalah kemiskinan ini sendiri, setidaknya terdapat dua factor pembeda yang menyebabkan timbulnya kemiskinan dan membagi jenis kemiskinan itu sendiri. Diantaranya adalah :

  1. kemiskinan kebudayaan. hal ini biasanya terjadi disebabkan karena adanya kesalahan pada subjeknya, misalnya : malas, apatis, tidak percaya diri, gengsi, tak memiliki jiwa wira usaha yang kompatibel, tidak punya kemampuan dan keahlian.
  2. kemiskinan structural. Hal ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh factor eksternal yang secara tidak langsung menyebabkan seseorang menjadi miskin, misalnya : pemerintah yang tidak adil, korup, paternalistik sebagai penyebab kemiskinan, dll.

Terhadap hal ini pula, Isbandi Rukminto Adi. Phd (senior programmer Community Development) menegaskan pula tentang akar kemiskinan berdasarkan level permasalahan dan membaginya mejadi beberapa dimensi diantaranya :

1. Dimensi Mikro : mentalitas materialistic dan ingin serba cepat (instant)

2. Dimensi Mezzo : melemahnya kepercayaan social (social trust) dalam komunitas dan organisasi dan hal ini sangat berpengaruh terhadap si subjek itu sendiri.

3. Dimensi Makro : Kesenjangan (ketidakadilan) pembangunan daerah yang minus (‘desa’) dengan daerah yang surplus (‘kota’). Strategi pembangunan yang kurang tepat (tidak sesuai dengan kondisi sosio demografis) masyarakat Indonesia.

4. Dimensi Global : adanya ketidakseimbangan relasi antara Negara yang sudah berkembang dengan Negara yang sedang berkembang. [2]

Fenomena kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan merupakan isu sentral di Tanah Air, terutama setelah Indonesia dilanda krisis multidimensional yang memuncak pada periode 1997-1999. Setelah dalam kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan menurun secara spektakuler dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen, jumlah orang miskin meningkat kembali dengan tajam, terutama selama krisis ekonomi. Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Sementara itu, International Labour Organisation (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 1999).

Data dari BPS (1999) juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan, yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat, presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di perkotaan (4,72%). Akan tetapi, selama dua tahun terakhir ini secara absolut jumlah orang miskin meningkat sekitar 140% atau 10,4 juta jiwa di wilayah perkotaan, sedangkan di pedesaan sekitar 105% atau 16,6 juta jiwa (lihat Remi dan Tjiptoherijanto, 2002).

Data di atas mengindikasikan bahwa krisis telah membuat penderitaan penduduk perkotaan lebih parah ketimbang penduduk pedesan. Menurut Thorbecke (1999) setidaknya ada dua penjelasan atas hal ini: Pertama, krisis cenderung memberi pengaruh lebih buruk pada beberapa sektor ekonomi utama di perkotaan, seperti perdagangan, perbankan dan konstruksi. Sektor-sektor ini membawa dampak negatif dan memperparah pengangguran di perkotaan. Kedua, pertambahan harga bahan makanan kurang berpengaruh terhadap penduduk pedesaan, karena mereka masih dapat memenuhi kebutuhan dasarnya melalui sistem produksi subsisten yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri. Hal ini tidak terjadi pada masyarakat perkotaan dimana sistem produksi subsisten, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan, tidak terlalu dominan pada masyarakat perkotaan.

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, sosial dan politik.

Selain kelompok di atas, terdapat juga kecenderungan dimana krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah orang yang bekerja di sektor informal. Merosotnya pertumbuhan ekonomi, dilikuidasinya sejumlah kantor swasta dan pemerintah, dan dirampingkannya struktur industri formal telah mendorong orang untuk memasuki sektor informal yang lebih fleksibel. Studi ILO (1998) memperkirakan bahwa selama periode krisis antara tahun 1997 dan 1998, pemutusan hubungan kerja terhadap 5,4 juta pekerja pada sektor industri modern telah menurunkan jumlah pekerja formal dari 35 persen menjadi 30 persen. Menurut Tambunan (2000), sedikitnya setengah dari para penganggur baru tersebut diserap oleh sektor informal dan industri kecil dan rumah-tangga lainnya. Pada sektor informal perkotaan, khususnya yang menyangkut kasus pedagang kaki lima, peningkatannya bahkan lebih dramatis lagi. Di Jakarta dan Bandung, misalnya, pada periode akhir 1996-1999 pertumbuhan pedagang kaki lima mencapai 300 persen (Kompas, 23 November 1998; Pikiran Rakyat, 11 October 1999). Dilihat dari jumlah dan potensinya, pekerja sektor informal ini sangat besar. Namun demikian, seperti halnya dua kelompok masyarakat di atas, kondisi sosial ekonomi pekerja sektor informal masih berada dalam kondisi miskin dan rentan.

Departemen Sosial tidak pernah absen dalam mengkaji masalah kemiskinan ini, termasuk melaksanakan program-program kesejahteraan sosial – yang dikenal PROKESOS – yang dilaksanakan baik secara intra-departemen maupun antar-departemen bekerjasama dengan departemen-departemen lain secara lintas sektoral. Dalam garis besar, pendekatan Depsos dalam menelaah dan menangani kemiskinan sangat dipengaruhi oleh perspektif pekerjaan sosial (social work). Pekerjaan sosial dimaksud, bukanlah kegiatan-kegiatan sukarela atau pekerjaan-pekerjaan amal begitu saja, melainkan merupakan profesi pertolongan kemanusiaan yang memiliki dasar-dasar keilmuan (body of knowledge), nilai-nilai (body of value) dan keterampilan (body of skils) profesional yang umumnya diperoleh melalui pendidikan tinggi pekerjaan sosial (S1, S2 dan S3).[3]

Kemiskinan, Solusi, dan Harapan

Kemiskinan di Indonesia telah sampai pada puncaknya ketika terlihat kinerja pemerintah terkesan lamban dalam menangani permasalahan tersebut dan menyikapi. Selain PR rutin tiap pergantian system pemerintahan. Kemiskinan juga terkadang seringkali di jadikan ajang manipulasi ataupun di politisasi oleh sebagian golongan masyarakat tertentu.

Sikap politisasi tersebut seringkali terekspos oleh media yang merupakan barang lama bagi masyarakat yang mengerti propaganda tersebut. Seringkali kemiskinan dijadikan ajang show of force segelintir tokoh ataupun masyarakat. Dengan maksud tertentu dan menjadikan diri sebagai oposisi di barisan sakit hati..

Seringkali sebagian orang menganalogikan strategi pengentasan kemiskinan berupa teori ikan dan kail. Sering dikatakan bahwa memberi ikan kepada si miskin tidak dapat menyelesaikan masalah. Si miskin akan menjadi tergantung. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik. Si miskin akan lebih mandiri. Benarkah?

Analogi ini perlu diperluas. Memberi kail saja ternyata tidak cukup. Meskipun orang punya kail, kalau ia tidak memiliki cara mengail ikan tentunya tidak akan memperoleh ikan. Pemberian keterampilan (capacity building) kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Setelah orang punya kail dan memiliki keterampilan mengkail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok “elit”. Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan makro kelembagaan. Perumusan kebijakan sosial adalah salah satu piranti penciptaan keadilan yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. [4]

Sisi lain yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga yang berkaitan ialah dengan menggunakan kebijakan social agar dapat memacu laju pertumbuhan kesejahteraan rakyat miskin, diantara kebijakan tersebut adalah :

  1. mereka (pemerintah) membuat kebijakan yang bersifat spesifik dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh : pemerintah mungkin dapat saja mencoba untuk memperbaiki kondisi sosial penduduknya dengan memperkenalkan bentuk program kebijakan yang baru.
  2. pemerintah mempengaruhi kesejahteraan sosial melalui kebijakan sosial dengan melihatnya dari sisi ekonomi, lingkungan, atau kebijakan lainnya, walaupun begitu mereka memiliki perhatian terhadap suatu kondisi sosial. Contoh : kebijakan sosial dengan menambah hubungan relasi perdagangan atau mengundang investor dari Negara lain lalu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membangkitkan pemasukan yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan melihat tumbuh suburnya jumlah investor perdagangan, dan lain-lain.
  3. kebijakan sosial pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Suatu kebijakan terfokus pada salah satu grup tetapi pada kenyataanya justru mendatangkan keuntungan yang tidak terduga pada aspek yang lain.[5]

Sesuai dengan konsepsi mengenai keberfungsian sosial, strategi penanganan kemiskinan pekerjaan social terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah, maka intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip in dikenal dengan pendekatan “person in environment dan person in situation”.

Seperti yang telah dijelaskan diatas Depsos sebagai suatu instansi memiliki pula beberapa agenda yang memang merupakan disiapkan untuk menekan angka kemiskinan, diantara program kerja Depsos yang telah terealisasi yang menurut Edi Suharto, Phd adalah strategi pendekatan pertama yaitu pekerja sosial melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (peer group), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (institutional) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Beberapa bentuk PROKESOS yang telah dan sedang dikembangkan oleh Depsos dapat disederhanakan menjadi :

  1. pemberian pelayanan dan rehabilitasi social yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial
  2. program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial
  3. bekerjasama dengan instansi lain dalam melakukan swadaya dan pemberdayaan usaha miro, dan pendistribusian bantuan kemanusiaan, dan lain-lain

Pendekatan kedua, yang melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip individualisation dan self-determinism yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. PROKESOS penanganan kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa strategi, diantaranya :

  1. Strategi kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
  2. Strategi kesementaraan atau residual. Misalnya, bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produktif.
  3. Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
  4. Strategi “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, program KUBE (kelompok usaha bersama).[6]

Penutup

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak mudah diatasi. Namun, dengan pendekatan yang tepat, kemiskinan akan lebih mudah didekati. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman mengenai dimensi dan pengukuran kemiskinan yang operasional. Setelah kemiskinan dapat dipotret secara akurat, strategi anti kemiskinan dapat dikembangkan. Strategi tersebut sebaiknya menyentuh pendekatan langsung dan tidak langsung, mikro dan makro, yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Komite Penanggulangan Kemiskinan bisa memulai agendanya dari pendekatan seperti ini.

Referensi :

  1. Rizki Aji Hertantyo, Kebijakan Sosial dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan (sebuah paper untuk presentasi perkuliahan Ilmu Kesejahteraan Sosial). www.adjhee.blogs.friendster.com .
  2. James Midgley, etc. The Handbook of Social Policy.
  3. Edi Suharto,Phd, Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. http://www.policy.hu/suharto/makIndo13.html
  4. Media Indonesia, Minggu 19 Juni 2005
  5. Isbandi Rukminto Adi. Phd, “ Kemiskinan Multidimensional “ pada acara yang diselenggarakan BEM-J PMI dengan tema ‘Mencari Paradigma Baru Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial’. Gd theatre fakultas dakwah, 28 desember 2005.
  6. Edi Suharto, Phd . Pendekatan Pekerja Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Tanah Air. http://www.policy.hu/suharto/makIndo27.html




[1] Media Indonesia, Minggu 19 Juni 2005.

[2] Isbandi Rukminto Adi. Phd, “ Kemiskinan Multidimensional “ pada acara yang diselenggarakan BEM-J PMI dengan tema ‘Mencari Paradigma Baru Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial’. Gd theatre fakultas dakwah, 28 desember 2005.

[3] Edi Suharto, Phd. Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Menangani Kemiskinan di Tanah Air. http://www.policy.hu/suharto/makIndo27.html

[4] Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. EdiSuharto,Phd http://www.policy.hu/suharto/makIndo13.html

[5]James Midgley, The Handbook of Social Policy, p 4

[6] Makalah “ Kebijakan Sosial “ mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Sosial. Naskah ada pada kami.

One thought on “Membaca Pola Kemiskinan Sebagai Analisa Untuk Pemberdayaan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s