Sebuah Analisa Tentang Korelasi Pendidikan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Analisis Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata analisa memiliki persamaan kata dengan analisis. Sedangkan analisis sendiri yang terdiri dari susunan huruf ana·li·sis mempunyai makna, pertama penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb); kedua penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; dalam kimia ialah penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; keempat ialah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; dan kelima yakni pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.[1] Sedangkan program sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memliki arti yang relevan dalam pembahasan skripsi ini ialah berasal dari suku kata prog·ram n yang bermakna rancangan mengenai asas serta usaha (dl ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan.[2]

Pada pembahasan ini maka analisa program ialah sebuah usaha penyelidikan atau pengamatan terhadap suatu peristiwa dalam hal ini ialah pemberdayaan melalui bidang pendidikan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan penelusuran lebih terperinci atas sebuah usaha pemberdayaan masyarakat pada suatu wilayah yang dijalankan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat non pemerintah.

Pemberdayaan pun memiliki dua buah sisi keberdayaannya yakni sebagai sebuah program maupun sebagai sebuah proses sebagaimana dipaparkan oleh Isbandi.[3] Oleh karena penulis mengangkat akan tema pemberdayaan sebagai sebuah program maka patutlah diangkat pula definisi dai pemberdayaan sebagai sebuah program. Pemberdayaan sebagai sebuah program yakni pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1,2 ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini menurut Isbandi ialah apabila program itu telah selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan.[4]

Pemberdayaan Masyarakat

  1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerement), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.[5]

Menurut Nazili Shalih Ahmad, Masyarakat adalah sekumpulan orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berfikir dan bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat itu menyadari mereka sebagai suatu kelompok.[6]

Dalam mengetahui pengertian secara tepat apa itu pemberdayaan masyarakat, tentulah akan didapati berbagai macam perbedaan definisi. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetomo didalam bukunya, yang mengutip Hayden (1979: 175) dimana beliau menyajikan sejumlah definisi berbeda dari tiap-tiap negara. Definisi tersebut tergantung kepada lokasi suatu negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Rhodesia, bahkan Hayden pun menjelaskan konsep definisi communty development menurut Persatuan Bangsa-Bangsa didapatkan sebuah pendefinisian community development secara patronase terhadap masyarakat makro, otoritarian pemerintah bersifat vertikal dibandingkan kepada komunitas. Hal ini disebabkan Persatuan Bangsa-Bangsa menerjemahkan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal

Masyarakat Mandiri memberikan sebuah uraian tentang pemberdayaan masyarakat dengan nada, pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu pemberdayaan dan masyarakat. Makna kata pemberdayaan adalah upaya kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan sampai pihak yang terlibat memandang cukup tercapainya kondisi yang diharapkan untuk mampu mengatasi akar masalah penyebab kemiskinan atau ketidakberdayaan. Sedangkan makna kata masyarakat adalah sebuah komunitas yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang tinggal pada satuan wilayah tertentu dengan berbagai ragam variasinya (dapat beragam suku, agama, profesi, status sosial, status ekonomi, kemampuan, visi hidup, tingkat kecerdasan dan keberagaman lainnya). Sehingga dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah sebuah peningkatan kemampuan melalui kegiatan terus-menerus dan berkesinambungan sampai mencapai kondisi yang disepakati bersama oleh komunitas pelaku sekaligus sasaran.[7]

Menurut Shardlow sebagaimana yang dikutip oleh Isbandi, melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.[8]

Sedangkan menurut Payne, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ialah, membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.[9]

Adapun pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat ketika membahas soal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, mengutarakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.[10]

  1. Model-model dalam Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum lebih jauh menilik apa-apa saja yang menjadi model-model strategi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ada baiknya jika penulis sedikit memaparkan soal tujuan-tujuan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah ilmu yang memiliki kerangka teori serta tujuan jelas. Diantara tujuan dalam pemberdayaan masyarakat adalah,[11]

  1. Masyarakat memahami bahwa kemiskinan yang terjadi pada dirinya dan lingkungannya, tidak semata-mata karena nasib atau keturunan, namu ada hal yang selama ini membuat mereka agar tetap miskin, karena ada kelompok yang hidup makmur diatas ketidakadilan yang terjadi selama ini.
  2. Pemberdayaan masyarakat adalah program penanggulangan kemiskinan yang ditempuh melalui cara pemberdayaan yang tersistematis dan terorganisir. Bukan dengan program karitas belas kasihan, santunan, ataupun sedekah serta infak.
  3. Masyarakat tumbuh keterampilannya dalam hal memulai dan mengelola kelembagaan serta jaringan yang berbasis pada minat, kebutuhan, keswadayaan, dan kemandirian.
  4. Masyarakat tumbuh kesadaran, motivasi dan mau berperanserta nyata dalam proses maupun mengembangkan hasil pembangunan.
  5. Masyarakat miskin memiliki wakil yang dipilih sendiri untuk menjadi utusan dalam sebuah jejaring maupun forum konsultasi pembangunan dalam rangka menumbuhkan posisi runding dan posisi tawar untuk kebijakan-kebijakan pembangunan pada skala lokal yang memihak dan lebih adil dalam mensejahterakan warga yang masih tertinggal.

Tujuan-tujuan tersebut memberikan suatu penjelasan bahwasanya pemberdayaan masyarakat adalah salah satu wujud dari proses untuk menempuh nilai-nilai kesejahteraan dalam masyarakat. Namun nilai-nilai menuju kesejahteraan tersebut membutuhkan strategi-strategi dalam melakukan pemberdayaannya. Strategi yang dirumuskan pun terhitung jumlahnya banyak. Para ahli yang berkecimpung dalam bidang pemberdayaan memiliki strategi-strategi rumusan tersendiri. Baik para ilmuwan internasional maupun lokal pun memiliki strategi-strategi yang berbeda dalam melakukan sebuah pemberdayaan. Rumusan berdasarkan hasil temuan referensi ilmiah dan pengalaman lapangan, diantara strategi-strategi yang ada ialah seperti yang dirumuskan oleh Isbandi Rukminto Adi dengan rumusan strateginya yang menjadikan beberapa tahap dalam melakukan pemberdayaan yakni,[12]

  1. Tahap persiapan (engagement), tahap persiapan ini memiliki substansi penekanan pada dua hal elemen penting yakni penyiapan petugas dan penyiapan lapngan. Tahapan ini adalah tahapan prasyarat sukses atau tidaknya sebuah program pemberdayaan berlangsung.
  2. Tahap pengkajian (assestment), sebuah tahapan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena masyarakat setempat yang sangat mengetahui keadaan dan masalah ditempat mereka berada. Tahapan ini memiliki penekanan pada faktor identifikasi masalah dan sumber daya yang ada dalam sebuah wilayah yang akan menjadi basisi pemberdayaan serta pelaksanaan program.
  3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing), dalam tahap ini program perencanaan dibahas secara maksimal dengan melibatkan peserta aktif dari pihak masyarakat guna memikirkan solusi atau pemecahan atas masalah yang mereka hadapi di wilayahnya. Dalam tahap ini dipikirkan secara mendalam agar program pemberdayaan yang ada nantinya tidak melulu berkisar pada program amal (charity) saja dimana demikian itu tidak memberikan manfaat secara pasti dalam jangka panjang.
  4. Tahap pemformulasian rencana aksi (designing), pada tahap ini masyarakat dan fasilitator menjadi bagian penting dalam bekerjasama secara optimal. Hal ini disebabkan masyarakat telah menjabarkan secara rinci dalam bentuk tulisan tentang apa-apa yang akan mereka laksanakan baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
  5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan (implementasi), tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan serta penerapan program yang telah dirumuskan sebelumnya bersama para masyarakat. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi antara masyarakat dengan pelaku pemberdayaan (dalam bahasa Isbandi disebut sebagai petugas).
  6. Tahap evaluasi, tahapan yang memiliki substansi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan dengan melibatkan warga. Tahapan ini juga akan merumuskan berbagai indikator keberhasilan suatu program yang telah diimplementasikan serta dilakukan pula bentuk-bentuk stabilisasi terhadap perubahan atau kebiasaan baru yang diharapkan terjadi.
  7. Tahap terminasi (disengagement), sebuah tahapan dimana seluruh program telah berjalan secara optimal dan petugas fasilitator pemberdayaan masyarakat sudah akan mengakhiri kerjanya. Tahapan ini disebut sebagai tahap pemutusan hubungan antara petugas dengan para asyarakat yang menjadi basis program pemberdayan ketika itu. Petugas pun tidak keluar dari komunitas secara total, melainkan ia akan meninggalkannya secara bertahap.

Lain Isbandi, lain pula dengan William W. Biddle yang mengemukakan 6 tahap dengan penjelasan yang berbeda ketika melakukan intervensi pemberdayaan masyarakat. Biddle menguraikan seperti yang dikutip dalam Soetomo yakni,[13]

  1. Exploratory: Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan umtuk memahami kondisi, situasi, dan potensi masyarakatnya. Dalam tahap ini juga diusahakan memperoleh informasi yang dapat digunakan untk berkomunikasi dengan masyarakat pada tahap selanjutnya. Bagi petugas lapangan, kesempatan pada tahap ini juga dapat dipergunakan untuk memperkenalkan diri dan memahami respons masyrakat atas kehadirannya.
  2. Organizational: Tahap ini berisi kegiatan untuk menentukan media yang dapat digunakan sebagai sarana pertemuan dan diskusi antara petugas dengan masyarakat maupun antarsesama warga masyarakat. Pada tahp ini juga dibuat kesepakatan tentang langkah-langkah untuk menangani masalah pada tingkat komunitas.
  3. Discussional: Tahap ini berisi kegiatan diskusi antar warga masyarakat tentang inventarisasi masalah serta kemungkinan pemecahannya, memilih alternatif yang pantas memperoleh prioritas dalam penanganannya, membuat keputusan tentang kegiatan bersama yang akan dilaksanakan dan membuat rencana pemberdayaannya.
  4. Action: Tahap ini berisi pelaksanaan kegiatan yang sudah diputuskan bersama, serta melaporkan dan mengevalusi hasilnya.
  5. New Project: Tahap ini mengulang kegiatan diskusi untuk menentukan masalah apa yang sebaiknya digarap pada prioritas berikutnya, kemudian membuat rencana dan melaksanakannya dengan memerhatikan pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Dengan cara yang sama, dilakukan kegiatan-kegiatan berikutnya sesuai urutan prioritas berdasarkan kesepakatan warga masyrakat.
  6. Constinuation: dalam tahap ini mekanisme pelaksanaan pembangunan berdasar peran serta masyarakat diangap sudah melembaga. Dengan demikian, petugas lapangan dapat meninggalkan masyarakat yang bersangkutan. Walaupun intervensi dari luar sudah dihentikan, kesinambungan proses pembangunan diharapkan tetap berjalan.

Edi Suharto pun memiliki pendekatan yang berbeda dalam merumuskan tahapan stratego pemberdayaan, Edi Suharto membaginya menjadi 5 tahapan yang terdiri dari,[14]

  1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan strujtural yang menghambat.
  2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memnuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat serta menunjang kemandirian mereka.
  3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah,dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
  4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyrakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi  yang semakin lemah dan terpinggirkan.
  5. Pemeliharaan: memlihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keeimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pendidikan Anak

1.  Pengertian Pendidikan

Setiap bangsa memiliki nilai-nilai yang sangat menjunjung tinggi pendidikan bagi rakyatnya. Karena sejatinya pendidikan adalah bagian dari sendi pembangunan dan kesejahteraan yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dan pendidikan memiliki nilai yang sangat erat demi mempertahankan kekokohan serta kejayaan setiap bangsa, bahkan pendidikan sangat mempengaruhi peradaban serta pola pergaulan antar bangsa. Semakin maju pendidikan suatu bangsa, maka akan semakin maju pula peradaban pembangunan maupun kesejahteraan bangsa tersebut.

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah akhlak peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Terdapat suatu kesan bahwa persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan lazimnya bersifat menjurus. Pembangunan semata-mata hanya beruang lingkup pembangunan material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan lain-lain. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik itu justru sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam pembangunan rohaniah atau spiritual, yang secara bulat diartikan pembangunan manusia, dan yang terakhir ini menjadi tugas utama pendidikan.[15]

Jadi pendidikan mengarah kedalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah ke luar yaitu ke lingkungan manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinyu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan memiliki tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk hidup. Bahwa hasil pendidikan itu menunjang pembangunan juga dapat dilihat korelasinya dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi peserta didik yang mengalami pendidikan.[16]

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu transfer pengetahuan dari semua bentuk kejadian di dunia dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain, dan nantinya akan mempengaruhi proses kehidupan makhluk hidup tersebut. Pendidikan adalah kebutuhan dasar (basic need) hidup manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Dalam pengertian lebih luas, pendidikan bertujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada manusia dalam mempertahankan hidupnya.[17]

Dalam sejarahnya pendidikan berasal dari bahasa Yunani, Paedagogy, yang berarti seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar pelayan. Dalam perkembangannya pendiikan banyak mendapat pemaknaan yang beragam, namun sesungguhnya memiliki kesamaan substansi yakni pendidikan merupakan sebuah proses yang melibatkan orang dewasa dan peserta didik dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.[18]

Tak berbeda jauh dengan pengertian milik bangsa Yunani. Dalam Islam pendidikan juga memiliki arti penting tidak hanya untuk melanjutkan cita-cita pembangunan, namun memiliki arti yang lebih luas lagi mengenai pendidikan. Islam menganggap bahwasanya tujuan dari pendidikan khususnya pendidikan anak adalah sebuah upaya untuk mencari keridhaan Allah dan usaha untuk mendapatkan surgaNya, keselematan dari neraka, serta mengharapkan pahala dan balasannya.[19]

Hasan Langgulung salah seorang tokoh pendidikan Malaysia, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Suwito memberikan definisi tentang pendidikan yakni bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada anak-anak atau orang-orang yang sedang dididik.[20]

Menurut Fraire yang dikutip oleh Firdaus M. Yunus, pendidikan adalah salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai kepada ketertinggalan. Bagi Fraire pula, oleh karena manusialah yang menjadi pusat pendidikan, maka manusia harus menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat.[21]

  1. Tujuan Pendidikan

Menurut GBHN (Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973) dikatakan bahwa: “Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.” Dan menurut ketentuan umum, BAB I Pasal 1 Undang-undang Sistem Pendidikan nasional No. 2 Tahun 1989, menjelaskan bahwa:”Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihanannya bagi peranannya dimasa yang akan datang.” Sedangkan menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pada Bab I Pasal 1, Ayat 1, menjelaskan bahwa pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[22]

Tujuan umum pendidikan di Indonesia menurut Umar Tirtaraharja ialah tujuan yang dalam pelaksanaannya akan dicapai oleh semua lembaga pendidikan dari semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang secara hierarkis akan dicapai melalui tujuan-tujuan institusional, kurikuler, dan instruksional.[23]

Tujuan pendidikan di Indonesia berorientasi kepada, tujuan pendidikan yang terumuskan dalam BAB II Pasal 3 UU SPN Nomor 20 Tahun 2003; yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”[24]

Sedangkan tujuan pendidikan dalam Islam memiliki makna yang diungkapkan oleh Ja’far Syaikh Idris sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ahmad yakni tujuan pendidikan dalam Islam adalah menciptakan manusia yang hakiki, atau menciptakan hamba yang shalih.[25] Sehingga apabila dijadikan menjadi sebuah kesimpulan maka sejatinya suatu pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi serta mengembangkannya agar menjadi insan bertakwa, memiliki keluhuran akhlak, mempunyai wawasan keilmuan, menjadi pribadi yang mandiri, sosok penuh dengan kreatifitas, juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sehingga dapat mengabdikan kemampuannya tersebut kepada bangsa dan negara secara umum dan kepada pribadinya, keluarga, dan masyarakat disekitarnya secara khusus.


[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan diambil pada tanggal 24 Maret 2009 Jam 06:22 WIB dari: http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php

[2] Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan.

[3] Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), h. 171

[4] Ibid, h. 171

[5] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 57 – 58

[6] Drs. H.M Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 30

[7] Lihat dalam Modul Pelatihan Calon Pendamping Pengembangan Masyarakat, dilaksanakan oleh Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa Republika kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syahid Jakarta, pada tanggal 27-28 Juni 2007 di Gedung teater Lt. 2 FDK.

[8] Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), h. 162 – 163.

[9] Ibid, h. 162

[10] Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri, tanggal akses 29 Maret 2009, http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=53.

[11] Lihat dalam Modul Pelatihan Calon Pendamping Pengembangan Masyarakat, dilaksanakan oleh Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa Republika kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syahid Jakarta, pada tanggal 27-28 Juni 2007 di Gedung teater Lt. 2 FDK.

[12] Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Unversitas Indonesia, 2002), h. 182-185

[13] Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.154-155.

[14] Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 67 – 68

[15] Prof. Dr. Umar Tirtarahardja dan Drs. S. L. Lasulo, Pengantar Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.200

[16] Ibid, h. 304

[17] Firdaus M. Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paula Fraire dan YB. Mangunwijaya. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 7

[18] Hj. Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan: Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 1

[19] Abu Amr Ahmad Sulaiman, Metode Pendidikan Anak Muslim Usia Pra Sekolah. (Jakarta: Darul Haq, 2000), h. 1

[20] Prof. Dr. Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih. (Yogyakarta: Penerbit Belukar, 2004), h. 57

[21] Firdaus M. Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paula Fraire dan YB. Mangunwijaya. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 1

[22] Hj. Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan: Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 6

[23] Drs. H.M Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 46

[24] Ibid, h. 46

[25] Abdul Aziz bin Abdullah Ahmad, Kesehatan Jiwa; Kajian Korelatif Pemikiran Ibnu Qayyim dan Psikologi Modern, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 82.

(Tulisan ini merupakan skripsi BAB 2 saya dalam mendapatkan gelar sarjana sosial Islam -S.Sos.I- di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, semoga bermanfaat bagi yang mengambil manfaat diatasnya. Bekasi, 05 Oktober 2009)

Iklan

Satu pemikiran pada “Sebuah Analisa Tentang Korelasi Pendidikan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s